Ketika Uang Menguasai Nurani : Literasi Keuangan Melawan Bank Nakal dan Lintah Darat

 

Bandung, Taktis.web.id - Di negeri yang gemar bicara inklusi keuangan, kita sering lupa satu hal : uang bukan sekadar angka, tapi nasib.

Hari ini Selasa, 11 Februari 2026 Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (LSM GMBI) resmi dipercaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Duta Literasi Keuangan. Bukan tanpa alasan. Karena yang paling sering berhadapan dengan bunga mencekik, kredit menjerat, dan utang mematikan bukan orang kota,

melainkan rakyat kecil.

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Harian LSM GMBI, Ibu Azizah Talita Dewi, S.Sos., M.M., beserta jajaran pengurus pusat hingga distrik se-Jawa Barat, mulai dari para Kepala Bidang (Kabid), Kepala Divisi (Kadiv), hingga perwakilan distrik.

Turut hadir pengurus DPD GMBI Distrik Karawang yang diwakili oleh Sekretaris Distrik Rahmat Supardi, Kesekretariatan April, LBH GMBI Karawang Romadhoni, S.,Sy., Ketua KSM Telukjambe Timur Tri, dan Sekretaris KSM Telukjambe Timur Iqbal.

literasi keuangan bukan hiasan seminar, tapi alat perlawanan. Karena hari ini, yang disebut “jasa keuangan” tak selalu berjasa. Ada bank dan BPR yang menutup mata pada etika, ada lembaga yang menyamar sebagai penyelamat tapi sesungguhnya penjerat.

Bunganya legal, tapi akalnya ilegal. Perjanjiannya sah, tapi isinya memeras. Namanya koperasi, praktiknya lintah darat. Dan rakyat kecil? Disuruh tanda tangan. Tanpa paham. Tanpa pilihan.

Ketua Harian LSM GMBI, Azizah Talita Dewi, menegaskan bahwa peran GMBI sebagai Duta Literasi Keuangan sangat strategis karena kedekatannya dengan masyarakat akar rumput. “Literasi keuangan bukan sekadar tahu menabung, tapi tahu melawan penipuan. Bukan hanya paham bunga, tapi paham jebakan. Kami ingin masyarakat tidak lagi takut pada bank, tapi juga tidak buta pada risikonya.

LSM GMBI siap bersinergi dengan OJK dan lembaga perbankan untuk memberikan edukasi keuangan yang mudah dipahami, agar masyarakat semakin cerdas, mandiri, dan berdaya secara ekonomi.”

Melalui kemitraan ini, LSM GMBI diharapkan menjadi jembatan : antara OJK dan masyarakat,

antara lembaga perbankan dan rakyat, antara aturan dan kenyataan.

Sebab jika lembaga keuangan tidak diawasi secara moral, yang tumbuh bukan ekonomi, melainkan kesenjangan.

LBH GMBI KARAWANG Romadhoni, S., Sy. menegaskan bahwa praktik keuangan yang merugikan rakyat kecil tidak bisa dibiarkan atas nama bisnis. “Secara hukum, setiap praktik keuangan yang tidak memiliki izin OJK dan melakukan penarikan bunga berlebihan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Apabila dalam penagihan terdapat unsur ancaman, intimidasi, atau pemaksaan, maka perbuatan tersebut dapat masuk ke dalam ranah pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.”

Ia menegaskan tiga hal penting : Rentenir dan lembaga keuangan ilegal tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apabila perjanjiannya bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Masyarakat berhak menolak penagihan yang tidak manusiawi dan melaporkannya. Negara wajib hadir melalui OJK, aparat penegak hukum, dan mekanisme perlindungan konsumen. “Utang boleh.

Bisnis sah. Tapi menindas atas nama bunga adalah pelanggaran hukum dan moral.”

Kesekretariatan DPD GMBI Distrik Karawang – April menegaskan bahwa literasi keuangan harus menjadi alat perlindungan nyata bagi masyarakat, bukan sekadar slogan program.  “Masyarakat kecil sering tidak tahu bahwa mereka memiliki hak sebagai konsumen jasa keuangan. Mereka menandatangani perjanjian tanpa penjelasan yang utuh, lalu dibebani bunga tinggi dan cara penagihan yang tidak manusiawi. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal keadilan.”

Menurutnya, banyak praktik lembaga keuangan baik yang berizin maupun yang ilegal memanfaatkan rendahnya literasi masyarakat : “Ada lembaga yang berizin tapi tidak beretika, ada yang tidak berizin tapi beroperasi terang-terangan. Keduanya sama-sama berbahaya jika merugikan rakyat. Literasi keuangan harus menjadi alat untuk melawan praktik-praktik yang menipu, menekan, dan menjerat.”

Ia menekankan bahwa kemitraan dengan OJK harus benar-benar menyentuh akar persoalan: “Masyarakat harus tahu mana lembaga keuangan yang sah dan mana yang ilegal. Tahu haknya sebagai konsumen. Tahu ke mana harus mengadu jika dirugikan. Jangan sampai rakyat hanya diajari cara berutang, tapi tidak diajari cara melindungi diri.”

April menutup dengan pernyataan tegas : “Literasi keuangan bukan untuk membela bank, bukan untuk membenarkan bunga yang mencekik, dan bukan untuk memutihkan praktik rentenir. Literasi keuangan harus berpihak pada rakyat, agar uang tidak lagi menjadi alat penindasan, tetapi alat untuk bertahan dan berkembang.” 

Di tengah jargon inklusi keuangan, masih banyak rakyat yang terjerat bukan oleh kemiskinan,

melainkan oleh ketidaktahuan. Dan hari ini, LSM GMBI memilih berdiri di tengah : bukan di belakang bank, bukan di depan rentenir, tetapi di samping rakyat. Karena uang seharusnya membebaskan, bukan memperbudak. Dan literasi keuangan, adalah bentuk perlawanan paling sunyi, namun paling menentukan.