Dugaan Penjualan LPG 3 Kg di Atas HET di Karawang, Warga Keluhkan Pengawasan Lemah

 

Karawang, Taktis.web.id - Sejumlah warga di wilayah sekitar stasiun di Kabupaten Karawang mengeluhkan dugaan praktik distribusi LPG 3 kilogram (kg) bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan. Pangkalan gas yang beroperasi berdampingan dengan warung eceran disebut menjual LPG bersubsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Berdasarkan aduan masyarakat, kondisi tersebut dinilai memberatkan konsumen dan berpotensi memicu kelangkaan LPG 3 kg di tingkat pengguna akhir. Warga khawatir distribusi yang tidak tepat sasaran akan mempersempit akses masyarakat prasejahtera terhadap gas bersubsidi.

“Seharusnya pangkalan menjual sesuai HET, bukan lebih mahal. Kalau dibiarkan, kami khawatir nanti jadi langka,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Selain persoalan harga, warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak agen. Agen PT Selaras yang diduga terlibat dinilai memiliki tanggung jawab untuk memantau distribusi serta memastikan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah.

Masyarakat berharap instansi terkait segera melakukan penertiban dan memperketat pengawasan terhadap pangkalan LPG 3 kg. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan serta melindungi konsumen dari praktik penjualan yang melanggar aturan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak agen maupun instansi terkait mengenai tindak lanjut atas laporan warga tersebut.

Ketua Getar Indonesia, Victor Edison, menyebut banyak warga mengeluhkan sulitnya memperoleh gas subsidi langsung dari pangkalan resmi. Ia menilai kondisi tersebut menjadi indikasi bahwa kinerja pengawasan dari Dinas Perdagangan setempat belum optimal.

“Banyak laporan dari masyarakat. Ini menjadi bukti bahwa pengawasan distribusi terkesan mandek. Bupati harus segera melakukan evaluasi,” tegasnya.

Di lapangan, lanjut Victor, ditemukan dugaan praktik oleh oknum pangkalan yang tidak menyalurkan gas langsung kepada masyarakat. Warga justru diarahkan membeli melalui warung eceran, yang menyebabkan harga lebih tinggi dari HET.

Fenomena ini disebut terjadi di sejumlah titik di Karawang. Dampaknya, masyarakat harus membeli gas bersubsidi dengan harga di atas ketentuan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Victor menegaskan, kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kenaikan harga, tetapi juga berpotensi menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. LPG bersubsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu menjadi rawan disalahgunakan.

Ia juga mengingatkan adanya potensi keterkaitan antara distribusi yang tidak tertib dengan maraknya praktik pengoplosan gas subsidi yang belakangan kerap terjadi di wilayah Karawang.

“Distribusi yang tidak terkendali bisa membuka celah bagi praktik ilegal seperti pengoplosan gas subsidi,” ujarnya.

Dalam situasi ini, Victor mendesak pemerintah daerah, khususnya Bupati Karawang, untuk mengambil langkah tegas. Ia menilai Dinas Perdagangan perlu segera dievaluasi secara menyeluruh.

Selain itu, Asisten Daerah (Asda) bidang perekonomian diminta untuk lebih bertanggung jawab dalam memastikan distribusi energi berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat.

Victor juga menyinggung kondisi global yang tengah tidak stabil, termasuk dampak konflik internasional terhadap sektor energi dan bahan bakar minyak. Menurutnya, situasi ini seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperkuat pengawasan distribusi energi di daerah.

“Di tengah kondisi global yang memengaruhi energi, kita harus memperketat pengawasan agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” katanya.

Ia tetap mengapresiasi pemerintah pusat yang dinilai berkomitmen menjaga keberlangsungan subsidi energi. Namun, ia menyayangkan pengawasan di tingkat daerah belum berjalan maksimal.

“Pemerintah pusat sudah berupaya menjaga subsidi, tapi di daerah belum optimal. Ini yang menjadi perhatian kami,” pungkasnya. (Deden)