Pipik Taufik Ismail Fokus pada Aspirasi Infrastruktur, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat

 

Karawang, Taktis.web.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., MM., melaksanakan Reses III Tahun Sidang 2024–2025 di Aula Kantor Desa Jayamulya, Kecamatan Cibuaya, Kabupaten Karawang. Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda turun ke daerah pemilihan (Dapil Jabar X) yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Kegiatan reses ini dihadiri oleh Kepala Desa Jayamulya, Carwadi Adi Saepudin, beserta jajaran perangkat desa dan masyarakat setempat. Suasana berlangsung penuh keakraban dan antusiasme warga.

Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail, menegaskan pentingnya kegiatan reses sebagai sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Ia juga memaparkan informasi mengenai kondisi serta arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat, serta mendorong masyarakat untuk aktif menyampaikan kebutuhan pembangunan di wilayah mereka.

“Kegiatan ini sangat penting agar pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, saya harap warga dapat menyampaikan aspirasinya secara terbuka,” ujar Pipik Taufik Ismail.

Dalam sesi dialog, berbagai aspirasi disampaikan oleh warga, antara lain terkait:

Kepala Desa Jayamulya, Carwadi Adi Saepudin, menyampaikan apresiasi atas kehadiran anggota DPRD di tengah masyarakat. Ia berharap berbagai aspirasi tersebut dapat diperjuangkan di tingkat provinsi guna mendukung kemajuan Desa Jayamulya dan sekitarnya.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Pipik Taufik Ismail dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di Dapil Jabar X, khususnya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Sebelumnya, Kang Pipik—sapaan akrabnya—telah menggelar reses di Kecamatan Cilebar. Ia kemudian melanjutkan agenda reses ke Desa Jayamulya untuk mendengarkan langsung kebutuhan dan permasalahan warga, sekaligus memaparkan regulasi terkait mekanisme pembangunan infrastruktur desa, agar masyarakat memahami prosedur pengusulan yang tepat.

(Deden)