Transparansi Dipertanyakan: Proyek Pendopo Karawang Disebut Berpotensi Bermasalah

 

Karawang, Taktis.web.id - Sebuah proyek pembangunan pendopo di kawasan pemerintahan Kabupaten Karawang, tepatnya di samping Aula Bale Indung, menuai sorotan tajam publik. Pasalnya, proyek tersebut berjalan tanpa papan informasi proyek, tanpa pengawasan teknis.

Padahal, lokasi proyek berada tepat di jantung pemerintahan Karawang. Ketidakhadiran papan nama proyek menabrak aturan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang mewajibkan setiap pekerjaan konstruksi memasang informasi lengkap tentang sumber dana, pelaksana, nilai kontrak, serta waktu pelaksanaan.

“Kalau proyek di lingkungan Pemda saja tidak transparan, ini bisa jadi preseden buruk. Rakyat berhak tahu anggaran dari mana, dikerjakan siapa, dan tujuannya apa,” ujar aktivis dan ahli konstruksi lokal.

Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa proyek tersebut adalah proyek siluman yang berpotensi melanggar hukum, baik dari sisi administratif maupun teknis. Apalagi tidak ada petunjuk siapa penanggung jawab, apakah dari APBD atau bukan.

Aktivis antikorupsi dan kontrol sosial mendesak Inspektorat, Kejaksaan, dan Dinas PUPR Karawang segera turun tangan. Jika terbukti menyalahi aturan, proyek harus dihentikan dan dilakukan audit anggaran secara terbuka.

“Kami tidak butuh proyek diam-diam. Yang kami butuhkan adalah transparansi dan akuntabilitas. Jangan beri ruang pada pemborosan atau bahkan penyelewengan anggaran publik,” tegas aktivitas ahli konstruksi Karawang dalam pernyataannya.

Di era keterbukaan informasi, praktik seperti ini adalah kemunduran. Pemerintah Kabupaten Karawang dituntut menunjukkan komitmennya pada tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab — mulai dari lingkungan kantornya sendiri.

(*)