Berita Utama
pemerintahan
perekonomian
0
Sinergi Pemkab Karawang dan OJK Perkuat Benteng Masyarakat dari Jerat Pinjol Ilegal dan Bank Emok
Bandung, Taktis.web.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus memperketat langkah perlindungan masyarakat dari ancaman praktik keuangan ilegal. Wakil Bupati Karawang, H. Maslani, mewakili Bupati Karawang menghadiri rapat koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Gedung Sate, Bandung, Rabu (18/11/2026).
Pertemuan lintas instansi tersebut difokuskan pada penguatan sinergi pencegahan dan pemberantasan aktivitas keuangan ilegal yang kian meresahkan, mulai dari pinjaman online (pinjol) ilegal, praktik rentenir berkedok kelompok atau bank emok, hingga investasi bodong. Dalam agenda ini, Wabup H. Maslani turut didampingi oleh Asisten Daerah (Asda) II Kabupaten Karawang.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si., dalam pemaparannya menyoroti paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan kerentanan akses finansial warga. Meski kinerja ekonomi Jawa Barat mencatatkan tren positif, akses pembiayaan formal bagi masyarakat kecil masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
"Perluasan akses layanan perbankan formal, peningkatan literasi keuangan, serta penyederhanaan prosedur kredit mikro harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat terjebak pinjaman ilegal berbunga mencekik hanya karena kesulitan mengakses pembiayaan resmi," tegas Herman di hadapan para peserta rapat.
Urgensi penguatan pengawasan di tingkat daerah bukan tanpa alasan. Sepanjang periode Januari hingga September 2026, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan laporan pengaduan aktivitas keuangan ilegal tertinggi secara nasional, yakni mencapai 7.461 pengaduan.
Merespons tingginya angka tersebut, Pemkab Karawang berkomitmen memperkuat pengawasan wilayah hingga tingkat desa serta mengoptimalkan peran perangkat daerah untuk mengedukasi warga.
Melalui koordinasi intensif bersama OJK dan pemangku kepentingan terkait, Pemkab Karawang menargetkan terbangunnya ekosistem keuangan daerah yang sehat, aman, dan inklusif—sehingga masyarakat memiliki akses permodalan yang mudah dijangkau tanpa harus bertaruh pada jerat keuangan ilegal. ***
Via
Berita Utama




