Berita Utama
pemerintahan
0
Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI, Bupati Aep Perjuangkan Kenaikan DBH dan Kaji Potensi Pajak Pemakaman Komersial
Karawang, Taktis.web.id - Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E. menerima kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Lantai III Gedung Singaperbangsa, Kabupaten Karawang, Jumat (13/11/2026). Pertemuan strategis ini menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang untuk menyampaikan aspirasi daerah terkait pengelolaan kawasan industri, serapan tenaga kerja lokal, isu lingkungan, hingga keadilan fiskal.
Dalam paparannya, Bupati Aep menegaskan bahwa status Karawang sebagai salah satu pusat kawasan industri terbesar di Indonesia membawa potensi ekonomi yang masif, sekaligus tantangan kompleks yang membutuhkan sinergi lintas pemerintahan.
"Karawang memiliki kawasan industri yang sangat besar. Tentu banyak manfaat yang dirasakan, tetapi ada juga berbagai persoalan yang harus dihadapi. Mulai dari persoalan buruh, pencari kerja, lingkungan, sampai bagaimana kemajuan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Karawang," ujar Bupati Aep.
Dorong Keadilan Dana Bagi Hasil (DBH)
Pada kesempatan tersebut, Bupati Aep menitipkan aspirasi krusial kepada Komisi VII DPR RI agar memperjuangkan peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) bagi Kabupaten Karawang. Menurutnya, kontribusi industri Karawang terhadap penerimaan negara harus diimbangi dengan skema pembagian pendapatan yang lebih proporsional bagi daerah.
Ia menyoroti tingginya beban daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan, menyediakan infrastruktur pendukung, serta memberikan pelayanan publik bagi jutaan warga dan pekerja, sementara mayoritas pajak perusahaan langsung masuk ke kas pemerintah pusat.
"Banyak perusahaan berdiri dan beraktivitas di Karawang, tetapi pajaknya masuk ke pusat. Sementara daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur, menjaga lingkungan, dan melayani masyarakat," tegasnya.
Kaji Potensi PAD dari Pemakaman Komersial
Selain meminta dukungan kebijakan dari pusat, Pemkab Karawang juga terus menggali potensi kemandirian fiskal untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah konkret yang tengah dikaji adalah optimalisasi sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya terhadap perusahaan pengelola kawasan pemakaman mewah atau komersial.
Langkah terobosan ini diharapkan mampu menjadi sumber penerimaan baru yang selama ini belum tergarap maksimal, dengan tetap berlandaskan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bupati Aep berharap sinergi antara Pemkab Karawang, DPR RI, dan kementerian terkait dapat melahirkan kebijakan yang membuat aktivitas industri di Karawang tidak hanya menopang ekonomi nasional, tetapi juga berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Daftar Pejabat yang Hadir
Kunjungan kerja ini turut dihadiri oleh Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Winardi, beserta jajaran. Sementara itu, rombongan Tim Komisi VII DPR RI yang hadir meliputi:
- Maria Lestari, S.Pd., M.H.
- Banyu Biru Djarot
- Novita Hardini, S.E., M.E.
- H. Ilham Permana, S.E., M.M.
- Drs. H. Mujakkir Zuhri
- Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
- Jamal Mirdad
- Satori, S.Pd.I., M.M.
- Eva Monalisa, S.I.Kom.
- Iman Adinugraha, S.E., Akt., CA.
***
Via
Berita Utama

