Berita Utama
pemerintahan
0
Tata Kelola Pokir DPRD Karawang 2027 Diawasi Ketat KPK, Usulan Tak Layak Dipastikan Gugur
Karawang, Taktis.web.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus memperketat tata kelola perencanaan dan penganggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Tahun Anggaran 2027. Langkah ini ditandai dengan konsultasi resmi antara jajaran Pemkab Karawang dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil reviu serta penataan usulan anggaran tersebut.
Rombongan Pemkab Karawang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Asep Aang Rahmatullah, didampingi Inspektur Daerah Drs. H. Asip Suhendar, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan intensif KPK guna menutup celah penyimpangan dalam perencanaan anggaran daerah.
Sebelumnya, Inspektorat Daerah bersama OPD teknis terkait telah menyisir, memverifikasi, dan memvalidasi seluruh usulan Pokir DPRD—baik dari sisi kelengkapan administrasi maupun kesesuaian fakta di lapangan.
Dalam arahannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penuntutan KPK, Joko Hermawan, mengingatkan agar seluruh tahapan pengelolaan Pokir berjalan di atas rel peraturan perundang-undangan. Ia menyoroti tiga titik rawan yang wajib dijaga akuntabilitasnya: proses pemilihan usulan kegiatan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
Sementara itu, PIC Koordinator Supervisi Wilayah Jawa Barat KPK, Irawati, memberikan peringatan keras terkait kelayakan usulan. Ia menegaskan bahwa usulan yang bermasalah secara administratif maupun tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan tidak boleh dipaksakan masuk ke dalam anggaran.
"Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengajuan Pokir, baik secara administrasi maupun kondisi di lapangan, maka usulan tersebut tidak akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027," tegas Irawati.
Irawati juga meminta seluruh pemangku kepentingan mengubah pola pikir dalam memandang Pokir. Menurutnya, Pokir tidak boleh sekadar diorientasikan pada besarnya pagu anggaran, melainkan harus diterjemahkan menjadi program aspirasi masyarakat yang terukur, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta berdampak nyata.
Merespons arahan tersebut, Pemkab Karawang menegaskan komitmennya untuk mengawal proses reviu dan validasi secara objektif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan regulasi. Sinergi bersama KPK ini diharapkan mampu memastikan setiap rupiah dalam APBD Kabupaten Karawang dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran demi kepentingan publik. ***
Via
Berita Utama


