Search
24 C
en
  • Sign in / Join
  • Advertisement
Taktis | Kami Menyampaikan, Anda Menilai
  • Home
  • Redaksi
  • Berita Utama
  • Politik
  • Budaya & Pariwisata
  • Hukrim
  • Lingkungan
Search
Home Berita Utama pemerintahan Tata Kelola Pokir DPRD Karawang 2027 Diawasi Ketat KPK, Usulan Tak Layak Dipastikan Gugur
Berita Utama pemerintahan

Tata Kelola Pokir DPRD Karawang 2027 Diawasi Ketat KPK, Usulan Tak Layak Dipastikan Gugur

Redpel
Redpel
19 Nov, 2026 0
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
 

Karawang, Taktis.web.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus memperketat tata kelola perencanaan dan penganggaran Pokok Pikiran (Pokir) DPRD untuk Tahun Anggaran 2027. Langkah ini ditandai dengan konsultasi resmi antara jajaran Pemkab Karawang dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait hasil reviu serta penataan usulan anggaran tersebut.

Rombongan Pemkab Karawang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) H. Asep Aang Rahmatullah, didampingi Inspektur Daerah Drs. H. Asip Suhendar, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pendampingan intensif KPK guna menutup celah penyimpangan dalam perencanaan anggaran daerah.

Sebelumnya, Inspektorat Daerah bersama OPD teknis terkait telah menyisir, memverifikasi, dan memvalidasi seluruh usulan Pokir DPRD—baik dari sisi kelengkapan administrasi maupun kesesuaian fakta di lapangan.


Dalam arahannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penuntutan KPK, Joko Hermawan, mengingatkan agar seluruh tahapan pengelolaan Pokir berjalan di atas rel peraturan perundang-undangan. Ia menyoroti tiga titik rawan yang wajib dijaga akuntabilitasnya: proses pemilihan usulan kegiatan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, hingga penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Sementara itu, PIC Koordinator Supervisi Wilayah Jawa Barat KPK, Irawati, memberikan peringatan keras terkait kelayakan usulan. Ia menegaskan bahwa usulan yang bermasalah secara administratif maupun tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan tidak boleh dipaksakan masuk ke dalam anggaran.

"Apabila tidak sesuai dengan ketentuan dalam proses pengajuan Pokir, baik secara administrasi maupun kondisi di lapangan, maka usulan tersebut tidak akan dianggarkan pada Tahun Anggaran 2027," tegas Irawati.

Irawati juga meminta seluruh pemangku kepentingan mengubah pola pikir dalam memandang Pokir. Menurutnya, Pokir tidak boleh sekadar diorientasikan pada besarnya pagu anggaran, melainkan harus diterjemahkan menjadi program aspirasi masyarakat yang terukur, memiliki dasar perencanaan yang jelas, serta berdampak nyata.

Merespons arahan tersebut, Pemkab Karawang menegaskan komitmennya untuk mengawal proses reviu dan validasi secara objektif dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan regulasi. Sinergi bersama KPK ini diharapkan mampu memastikan setiap rupiah dalam APBD Kabupaten Karawang dikelola secara bertanggung jawab dan tepat sasaran demi kepentingan publik. ***
Via Berita Utama
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Older Posts
Newer Posts

You may like these posts

Seedbacklink

Ikuti Kami

instagram Follow
youtube Subscribe
facebook Like

Featured Post

Askun Soroti Retribusi Parkir Fasum: Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat!

Redpel- November 19, 2026 0
Askun Soroti Retribusi Parkir Fasum: Jangan Sampai Memberatkan Masyarakat!
Karawang, Taktis.web.id - Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh…

Most Popular

Inisiatif Tingkatkan Keamanan Warga, Ketua RW 10 Kampung Karees Pasang Kamera Pengawas

Inisiatif Tingkatkan Keamanan Warga, Ketua RW 10 Kampung Karees Pasang Kamera Pengawas

November 16, 2026
Tanpa DiskriminasHadiri Muscab IDI Karawang 2026, Bupati Aep Minta Fasilitas Kesehatan Tak Bedakan Status Pasien

Tanpa DiskriminasHadiri Muscab IDI Karawang 2026, Bupati Aep Minta Fasilitas Kesehatan Tak Bedakan Status Pasien

November 15, 2026
Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI, Bupati Aep Perjuangkan Kenaikan DBH dan Kaji Potensi Pajak Pemakaman Komersial

Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI, Bupati Aep Perjuangkan Kenaikan DBH dan Kaji Potensi Pajak Pemakaman Komersial

November 13, 2026

Editor Post

Kasus Perdagangan Orang, Eva Nursova Telah Kembali ke Indonesia, Keluarga Tuntut Kepastian Hukum

Kasus Perdagangan Orang, Eva Nursova Telah Kembali ke Indonesia, Keluarga Tuntut Kepastian Hukum

March 13, 2025
Warga Sindang Mukti Keluhkan Akses Pertanian dan Ketiadaan Ambulans

Warga Sindang Mukti Keluhkan Akses Pertanian dan Ketiadaan Ambulans

September 08, 2025
Peredaran Obat Keras di Karawang: Jual Beli Terang-Terangan, Aparat ke Mana?

Peredaran Obat Keras di Karawang: Jual Beli Terang-Terangan, Aparat ke Mana?

September 08, 2025

Popular Post

Inisiatif Tingkatkan Keamanan Warga, Ketua RW 10 Kampung Karees Pasang Kamera Pengawas

Inisiatif Tingkatkan Keamanan Warga, Ketua RW 10 Kampung Karees Pasang Kamera Pengawas

November 16, 2026
Tanpa DiskriminasHadiri Muscab IDI Karawang 2026, Bupati Aep Minta Fasilitas Kesehatan Tak Bedakan Status Pasien

Tanpa DiskriminasHadiri Muscab IDI Karawang 2026, Bupati Aep Minta Fasilitas Kesehatan Tak Bedakan Status Pasien

November 15, 2026
Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI, Bupati Aep Perjuangkan Kenaikan DBH dan Kaji Potensi Pajak Pemakaman Komersial

Terima Kunjungan Komisi VII DPR RI, Bupati Aep Perjuangkan Kenaikan DBH dan Kaji Potensi Pajak Pemakaman Komersial

November 13, 2026
Taktis | Kami Menyampaikan, Anda Menilai

PT Mitrasoft Teknologi Indonesia

Badan Hukum: AHU-059184.AH.01.30.Tahun 2024, NPWP: 27.856.117.0-408.000
Alamat: Jl. Amarta Pundong RT.01/04
Palumbonsari Karawang Timur Kab. Karawang 41314


Contact us: taktisnetwork@gmail.com

Follow Us

© 2023 Member of SIG. All Rights Reserved.
  • Disclaimer
  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Sitemap