Sosialisasi Perda oleh Pipik Taufik Ismail Dinilai Perkuat Kesadaran Hukum dan Peran Petani

 

Karawang, Taktis.web.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., MM., kembali menunjukkan komitmennya terhadap penguatan peran masyarakat dalam pembangunan daerah melalui kegiatan penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) yang digelar di Dusun Krajan, Desa Pasir Awi, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, pada Kamis (5/6/2025).

Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB ini turut dihadiri oleh Anggota DPRD Karawang dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil 2, H. Karsim, serta Kepala Desa Pasir Awi, Ahmad Sobari. Kehadiran masyarakat, terutama para petani dari wilayah sekitar, menunjukkan antusiasme tinggi terhadap materi yang disampaikan.

Dalam sambutannya, Pipik Taufik Ismail menekankan bahwa pemahaman terhadap Perda merupakan langkah awal membangun kesadaran hukum yang kuat di masyarakat.

“Kita ingin Perda ini tidak hanya berhenti sebagai dokumen di atas kertas, tapi benar-benar menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, terutama petani yang menjadi ujung tombak ketahanan pangan,” ujar Pipik.

Ia juga menyampaikan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjalankan dan mengawasi Perda merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

H. Karsim turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini, yang menurutnya memberikan ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. 

“Kegiatan seperti ini sangat penting karena menyentuh langsung ke akar rumput. Harapannya, akan semakin banyak masyarakat desa yang memahami hak dan kewajibannya dalam pembangunan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pasir Awi, Ahmad Sobari, menyebut kegiatan sosialisasi ini sebagai bentuk perhatian nyata dari wakil rakyat terhadap kondisi di desa.

“Ini bukan hanya penyampaian informasi, tapi juga bentuk pendampingan terhadap masyarakat, khususnya para petani,”ujarnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya konkret legislatif dalam mendekatkan kebijakan dengan kebutuhan riil masyarakat. Dengan adanya dialog yang terbuka dan konstruktif, diharapkan pelaksanaan Perda di lapangan akan lebih efektif dan berpihak pada rakyat.

(Deden)