Pernyataan Gubernur Jabar Dinilai Langgar Etika Demokrasi, Media Lakukan Perlawanan

 

Karawang, Taktis.web.id - Pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang mengajak masyarakat dan pejabat publik untuk mengabaikan media massa, menuai kecaman keras dari kalangan jurnalis. Dalam sebuah forum diskusi yang digelar pada Senin (7/7/2025), insan pers Karawang menyatakan sikap tegas: boikot total terhadap segala bentuk publikasi yang berkaitan dengan Dedi Mulyadi.

Pernyataan Dedi yang menyarankan agar kepala dinas di lingkungan Pemprov Jabar menyampaikan informasi langsung melalui media sosial tanpa melalui media massa dinilai sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi jurnalis. Ucapan tersebut dianggap merendahkan martabat pers dan melecehkan peran media sebagai pilar keempat demokrasi.

"Kalau Dedi Mulyadi tidak mengakui keberadaan media, buat apa kita mempublikasikannya? Kita putuskan untuk memboikot segala bentuk pemberitaan tentang dia,” tegas Mr. KiM, CEO Lintaskarawang.com sekaligus aktivis senior Karawang yang memimpin forum tersebut.

Boikot ini bukan hanya simbolik. Dalam forum yang dihadiri para pemimpin redaksi, jurnalis, dan aktivis organisasi pers, seluruh peserta menandatangani dokumen deklarasi boikot terhadap Gubernur Dedi Mulyadi.

"Kami tidak akan menayangkan, memuat, atau menyebarkan informasi, program, maupun aktivitas apapun dari Dedi Mulyadi. Hingga klarifikasi dan permintaan maaf resmi dikeluarkan, sikap kami tegas: BOIKOT!,"

Langkah ini mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap narasi yang dinilai mengkerdilkan peran media. Para jurnalis menolak diposisikan hanya sebagai pelengkap, sementara tugas mereka dalam mengedukasi publik dan mengontrol kekuasaan dikesampingkan secara sepihak oleh pejabat negara.

Romo, jurnalis senior Karawang, turut menegaskan:

“Kalau yang jelas-jelas pilar keempat demokrasi seperti kami saja tidak dianggap penting, bagaimana dengan yang lainnya? Pers itu dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999. Ini bukan hanya soal profesi, tapi soal konstitusi.”

Gelombang boikot diprediksi akan menyebar ke wilayah lain di Jawa Barat, menyusul seruan solidaritas dari berbagai organisasi wartawan di luar Karawang. Para insan pers menegaskan bahwa mereka bukan musuh demokrasi, dan jika pejabat publik memusuhi media, maka publik berhak curiga: ada sesuatu yang sedang disembunyikan.

(***)