Akhmad Muslim dan Ade Balok, Aktivis Konstruksi Karawang, Soroti Kejanggalan Proyek Revitalisasi SDN Karawang Kulon III

 

Karawang, Taktis.web.id - Proyek revitalisasi SDN Karawang Kulon III yang menelan anggaran Rp1,1 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025 kembali mendapat sorotan. Program yang dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) ini dijadwalkan berlangsung selama 100 hari, dari Agustus hingga Desember 2025, sebagai bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Namun, hasil pemantauan tim aktivis konstruksi di lapangan menimbulkan kekhawatiran serius terkait mutu konstruksi. Kolom utama bangunan terlihat miring dan tidak sejajar, yang mengindikasikan adanya potensi kesalahan struktur.

“Kami melihat langsung ke lokasi. Kolom utamanya tidak ngelot, posisinya miring. Ini harus segera diperbaiki karena menyangkut keselamatan dan kualitas bangunan,” ucap tim aktivis Konstruksi

Selain masalah struktur, tim aktivis konstruksi juga menyoroti kualitas tenaga kerja yang dinilai tidak sepenuhnya berpengalaman. Mereka mengingatkan bahwa proyek pemerintah tidak boleh dikerjakan oleh pekerja tanpa keahlian memadai.

“Ini proyek pemerintah, bukan proyek pribadi. Jika tidak punya keahlian, jangan ikut-ikutan. Ini uang rakyat,” tegasnya.

Temuan lain adalah retakan rambut pada dinding, yang diduga muncul akibat proses pengacian yang dilakukan saat permukaan masih basah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengurangi kekuatan struktur sekaligus merusak tampilan bangunan.

“Jangan asal cat. Retakan harus diperbaiki ulang dan dilaser. Jika dibiarkan, kerusakannya akan makin parah,” tambahnya.

Bagian pemagaran depan sekolah juga dinilai belum maksimal. Tim mendesak penguatan fungsi pengawasan oleh konsultan proyek, mengingat seluruh pekerjaan yang menggunakan anggaran negara wajib diawasi ketat.

“Tanpa pengawasan yang kuat, mutu tidak akan tercapai. Pengawas proyek punya peran vital agar hasil akhir sesuai spesifikasi,” imbuhnya.

Dengan berbagai temuan tersebut, tim aktivis konstruksi Karawang meminta Dinas Pendidikan serta pihak pelaksana proyek segera melakukan tindakan korektif sebelum pekerjaan dinyatakan selesai.

“Jika perbaikan dilakukan setelah proyek selesai, itu artinya pembiaran. Kami minta keseriusan semua pihak,” pungkasnya.

Proyek revitalisasi ini diharapkan berjalan transparan, berkualitas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban penyerapan anggaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait — termasuk Dinas Pendidikan, P2SP, maupun konsultan pengawas proyek — belum memberikan klarifikasi resmi atas temuan dan sorotan yang disampaikan tim aktivis konstruksi karawang.

(Deden)