Aep Syaepuloh mengikuti peresmian secara virtual bersama Gubernur Jawa Barat dan kepala daerah se-Jabar dari Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

Subang, Taktis.web.id - Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menghadiri Peresmian Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah Tahun 2025 yang dipimpin Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara virtual melalui teleconference dari Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, Senin (23/6).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Dedi Mulyadi serta 12 perwakilan kepala daerah se-Jawa Barat. Kehadiran para kepala daerah menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat dan daerah.

Dalam peresmian tersebut, Presiden Prabowo secara simbolis meresmikan pembangunan dan peningkatan kualitas jalan daerah dengan total panjang mencapai 1.151 kilometer yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut menjangkau 37 provinsi dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memperkuat konektivitas nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas rampungnya pembangunan jalan daerah yang dinilai memiliki peran vital dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

“Jalan daerah merupakan urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil perkebunan, hasil perikanan, serta berbagai produk masyarakat dapat didistribusikan dari desa menuju pasar, pusat distribusi, maupun kawasan industri. Sebaliknya, akses dari berbagai wilayah menuju desa juga semakin terbuka,” ujar Presiden.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya meningkatkan konektivitas antarwilayah, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi, memperlancar distribusi logistik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Momentum peresmian Inpres Jalan Daerah Tahun 2025 ini juga menjadi penguatan komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan program pembangunan infrastruktur dengan agenda pembangunan nasional. Melalui kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal di seluruh wilayah Indonesia. (Red)