Pemkab Karawang Alokasikan Rp114,48 Miliar untuk Rehabilitasi 2.441 Rumah Tidak Layak Huni pada 2026

 

Karawang, Taktis.web.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat melalui program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Pada Tahun Anggaran 2026, sebanyak 2.441 unit rumah ditargetkan direhabilitasi dengan total anggaran mencapai Rp114.482.900.000.

Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh tempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP), Pemkab Karawang memprioritaskan bantuan rehabilitasi bagi masyarakat miskin yang memiliki rumah tidak layak huni.

Berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan alokasi anggaran penanganan Rutilahu terbesar kedua di Indonesia pada tahun 2026.

Sebelumnya, pada 2025, Pemkab Karawang berhasil merehabilitasi 2.870 unit rumah dengan realisasi anggaran sebesar Rp134.603.000.000.

Pelaksanaan program Rutilahu mengacu pada Peraturan Bupati Karawang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dengan sasaran utama masyarakat miskin kategori prasejahtera.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala DPRKP Kabupaten Karawang mengatakan, program tersebut tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

"Ketika pemerintah hadir membantu memperbaiki rumah warga miskin menjadi layak dan sehat, ada beban besar yang terangkat dari pundak mereka. Anggaran yang sebelumnya digunakan untuk memperbaiki atap bocor atau kerusakan rumah dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih produktif seperti gizi anak, pendidikan, maupun modal usaha," ujarnya.

Ia menjelaskan, rumah yang layak huni dengan sanitasi yang baik akan mendukung tumbuh kembang anak, menekan risiko penyakit, serta menciptakan lingkungan keluarga yang lebih sehat, aman, dan produktif.

Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah menetapkan sejumlah persyaratan bagi calon penerima, antara lain:

Sementara itu, bagi rumah yang mengalami kerusakan berat atau roboh akibat bencana maupun kondisi darurat lainnya, terdapat mekanisme khusus dengan persyaratan tambahan berupa surat keterangan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Rumah yang diajukan juga tidak boleh berstatus sebagai rumah sewa maupun disewakan.

Seluruh proses pengajuan bantuan dilakukan secara digital melalui aplikasi SI IMAH guna menjamin pelayanan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik pungutan liar.

Masyarakat terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada kepala desa atau lurah. Selanjutnya dilakukan musyawarah dan verifikasi di tingkat desa sebelum data diunggah ke aplikasi SI IMAH.

Usulan yang masuk kemudian dimonitor oleh camat dan diverifikasi kembali oleh DPRKP melalui pemeriksaan lapangan. Hasil verifikasi selanjutnya disampaikan kepada Bupati Karawang sebagai dasar penetapan penerima bantuan melalui Keputusan Bupati sebelum proses rehabilitasi dilaksanakan.

Khusus untuk rumah yang rusak akibat bencana maupun kondisi darurat, pemerintah daerah menerapkan skema prioritas agar penanganan dapat segera dilakukan demi menjamin keselamatan penghuni.

Pemkab Karawang mengimbau masyarakat agar mengikuti seluruh prosedur pengajuan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan melalui aplikasi SI IMAH. Pemerintah daerah juga berkomitmen mengusulkan penambahan kuota rehabilitasi Rutilahu pada perubahan APBD mendatang agar semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh rumah layak huni. (*)