Diduga Tak Sesuai Spesifikasi, Proyek Pelebaran Jalan Desa di Rawamerta Karawang Disorot: Galian Dinilai Kurang Dalam dan Pengawas Dipertanyakan

 

Karawang, Taktis.web.id - Proyek Pelebaran Jalan Poros Desa di Dusun Tamiang RT 004/RW 002, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan setelah muncul dugaan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Temuan tersebut mencakup dugaan kedalaman galian yang kurang memenuhi kebutuhan konstruksi hingga dipertanyakannya fungsi pengawasan di lapangan.

Sorotan itu disampaikan aktivis Karawang di bidang konstruksi, Akhmad Muslim, usai melakukan investigasi lapangan pada Kamis (16/7/2026).

Berdasarkan hasil pengamatannya, kedalaman galian dinilai belum menyediakan ruang yang cukup untuk seluruh lapisan konstruksi jalan. Menurutnya, apabila mengacu pada konstruksi Lapis Pondasi Bawah (LPB), seharusnya tersedia ruang yang memadai untuk lapisan beton, base course (batu pecah), serta pasir.

"Di lapangan memang ada galian, tetapi menurut dugaan kami kedalamannya kurang. Jika mengacu pada konstruksi LPB, seharusnya tersedia ruang yang cukup untuk lapisan beton, base course (batu pecah), dan pasir. Namun dari temuan kami, ruang untuk lapisan tersebut diduga tidak mencukupi," ujar Muslim.

Selain kedalaman galian, Muslim juga mempertanyakan tahapan pelaksanaan pekerjaan. Ia menilai dasar galian semestinya dipadatkan terlebih dahulu sebelum pemasangan material pondasi.

"Naha teu dipadetkeun heula galian tanahna, Kang?" atau "Kenapa tanah hasil galian tidak dipadatkan terlebih dahulu?" tanyanya kepada pekerja di lokasi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, salah seorang pekerja menjelaskan bahwa pemadatan akan dilakukan setelah material pasir dan batu dipasang.

"Engké sakalian dipadetkeun sanggeus pasir jeung batuna dipasang."

Pernyataan tersebut dalam bahasa Indonesia berarti, "Nanti sekalian dipadatkan setelah pasir dan batu dipasang."

Menurut Muslim, penjelasan itu perlu diverifikasi oleh instansi teknis yang berwenang untuk memastikan apakah metode pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis proyek.

Dalam investigasi tersebut, Muslim juga mempertanyakan keberadaan pengawas proyek di lapangan.

"Pengawasnya siapa? Pengawasnya di mana?" ujarnya.

Bahkan, berdasarkan pengakuan pekerja yang ditemuinya, pekerja tersebut mengaku tidak mengetahui identitas pengawas proyek.

"Keur ngabéko mah aya, ayeuna mah euweuh. Jeung deui teu apal ngaran pengawasna."

Apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, pernyataan tersebut berarti, "Saat pekerjaan menggunakan alat berat memang ada pengawas. Sekarang tidak ada. Saya juga tidak mengetahui nama pengawasnya."

Menurut Muslim, apabila dugaan tersebut terbukti melalui pemeriksaan teknis, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kualitas konstruksi, kekuatan struktur, serta umur layanan jalan.

Ia juga mempertanyakan fungsi pengawasan selama proses pelaksanaan proyek berlangsung.

"Kami mempertanyakan mengapa pekerjaan tetap berjalan. Jika memang ada dugaan penyimpangan dari spesifikasi teknis, pengawas seharusnya melakukan evaluasi. Karena itu kami meminta instansi terkait segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan agar persoalan ini menjadi terang," tegasnya.

Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan Proyek Pelebaran Jalan Poros Desa Dusun Tamiang RT 004/RW 002, Desa Purwamekar, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang, dengan nilai kontrak sebesar Rp188.921.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang. Proyek tersebut dilaksanakan oleh CV Buana Indah dengan masa pelaksanaan selama 60 hari kalender.

Muslim menegaskan, kritik yang disampaikannya merupakan bentuk kontrol sosial agar pembangunan yang menggunakan anggaran negara dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen perencanaan dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan. Untuk memastikan kebenarannya, diperlukan pemeriksaan langsung oleh instansi yang berwenang sehingga seluruh dugaan dapat dibuktikan secara objektif melalui hasil uji teknis di lapangan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak CV Buana Indah, konsultan pengawas, maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi telah berupaya menghubungi pihak-pihak terkait dan tetap membuka ruang hak jawab serta klarifikasi sebagai bentuk pemenuhan asas keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. 

(Deden)