LPKSM Satria Pangkal Perjuangan Desak Penegakan Hukum Terhadap Bakrie Group

JAKARTA| Portanews18.com - Pengurus Besar LPKSM Satria Pangkal Perjuangan yang dipimpin oleh Ketua Umum W. Gunawan S.H, M.H. menuntut pemerintahan untuk menegakkan hukum terhadap Bakrie Group terkait tunggakan pajak dan kerugian negara.

Ketua Umum LPKSM Satria Pangkal Perjuangan, W. Gunawan, S.H., M.H., menegaskan, Kondisi perekonomian negara semakin kritis akibat kenaikan pajak yang membebani konsumen dan penurunan daya beli masyarakat. 

"Kami akan mendesak Kementerian Keuangan untuk segera menyita aset-aset Bakrie Group yang terlibat dalam pelanggaran hukum dan tunggakan pajak triliunan rupiah. Ini penting untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan masyarakat". Ungkapnya pada, Selasa , (22 Oktober 2024).

Ia juga menyoroti proyek Apartemen Sentra Timur Residence oleh PT Bakri Pangripta Loka yang merugikan banyak konsumen. 

"Kami telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencari keadilan," tambah Gunawan.

Gunawan menekankan, Pemerintah tidak boleh mencampurkan politik dalam penegakan hukum pajak. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi agar tidak merugikan iklim investasi asing di Indonesia.

Ia juga menegaskan perlunya dukungan Presiden dalam penegakan hukum yang objektif terhadap pengemplang pajak.

 "Tindakan tegas dan transparan sangat diperlukan untuk melindungi hak konsumen dan memulihkan kerugian negara," tutupnya.

Ketua LKBH LPKSM Satria Pangkal Perjuangan, Nurdana Putra, S.M., S.H., menekankan pentingnya kebijakan Kementerian Keuangan yang tidak hanya mendukung pemerintah, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan daya beli masyarakat. 

"Setiap kebijakan, terutama yang berkaitan dengan pajak, perlu diuji dan dilakukan evaluasi langsung di lapangan. Kami khawatir hal ini dapat mendorong inflasi yang berdampak negatif pada masyarakat," ujarnya pada Rabu,(22/10/2024).

Dia menambahkan bahwa harapan utama mereka di LPKSM Satria Pangkal Perjuangan adalah untuk memastikan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan pemerintah, terutama dalam hal konsumsi. 

"Hal ini penting untuk menjaga kestabilan, baik secara nasional maupun internasional," tutupnya.

Editor - Portalberita18