Pipik Taufik Tegas: Pemerintah Karawang Jangan Dianggap Sebelah Mata!

 

Karawang, Taktis.web.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jabar X (Karawang–Purwakarta), yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPC Kabupaten Karawang, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., angkat bicara terkait pertemuan sejumlah pejabat daerah Karawang dengan Gubernur Jawa Barat di Lembur Pakuan, yang membahas isu ketenagakerjaan.

Dengan nada tegas, Pipik mempertanyakan prosedur yang ditempuh oleh para pejabat, termasuk Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karawang, perwakilan HRD perusahaan, serta beberapa kepala desa. Ia menyoroti tindakan mereka yang langsung menemui Gubernur tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Kabupaten dan DPRD Karawang.

“Ada dokumentasinya tidak, bahwa Kadisnaker, HRD, dan para kepala desa sudah bertemu Bupati sebelum ke Lembur Pakuan? Memangnya semua harus diselesaikan Gubernur? Kita punya Bupati, ada DPRD Karawang, kenapa langsung bypass ke atas dan dipublikasikan seolah-olah semua sudah beres?” tegas Pipik, Sabtu (26/7/2025).

Pipik menyesalkan langkah yang menurutnya mengabaikan otoritas Pemerintah Kabupaten. Ia menekankan bahwa Karawang memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ketenagakerjaan di wilayahnya sendiri.

“Ini bukan sekadar soal koordinasi, tapi menyangkut etika birokrasi. Kepala dinas, kepala desa, seharusnya berkoordinasi lebih dulu dengan Bupati. Jangan karena viral, semua langsung lari ke Gubernur,” lanjutnya.

Lebih jauh, Pipik menyindir sikap para pejabat yang dianggapnya meremehkan posisi Pemerintah Daerah Karawang. Dalam kritik tajam yang disampaikan menggunakan dialek Sunda, ia mengatakan:

“Pantesan maneh ngaledek SDM budak Karawang. Pamaréntah Karawang gé teu dianggap ku maneh. Asa maneh wauh jeung Gubernur, sagalana langsung ka dinya. Padahal aya Bupati, aya DPRD anu geus ngayakeun dialog jeung maneh teu hadir. Mun hayang backup mah, mending langsung ka Donald Trump wae.”

(Terjemahan: “Pantas kamu menghina SDM anak Karawang. Pemerintah Karawang juga tidak dianggap sama kamu. Berasa kamu dekat dengan Gubernur, segalanya langsung ke sana. Padahal ada Bupati, ada DPRD yang sudah mengadakan dialog, tapi kamu tidak hadir. Kalau mau cari backup, sekalian saja ke Donald Trump.”)

Pipik mengingatkan bahwa langkah seperti ini bisa menjadi preseden buruk. Bila setiap masalah yang viral langsung dilempar ke tingkat provinsi, maka eksistensi Bupati, DPRD, dan perangkat daerah akan terdegradasi.

"Kalau semua langsung dilempar ke Gubernur, buat apa ada Bupati, DPRD, dan OPD lain? Ini soal tanggung jawab dan penghargaan terhadap mekanisme pemerintahan yang ada,” ujarnya.

Ia juga mendesak agar publik diberi kejelasan: apakah benar telah terjadi pertemuan resmi antara Kadisnaker Karawang, pihak HRD, dan Bupati sebelum mereka menemui Gubernur. Jika tidak, maka hal ini bisa dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap etika birokrasi dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

“Masalah seperti ini seharusnya menjadi momentum memperkuat peran Pemerintah Daerah, bukan malah melemahkannya dengan lompat-lompat jalur komunikasi,” tutupnya.

(***)