Pemeliharaan Taman Karawang Gunakan Sekam dan Kompos, Ini Penjelasan DLHK

 

Karawang, Taktis.web.id - Polemik seputar anggaran pemeliharaan taman di Karawang kembali mencuat ke publik. Sorotan utama tertuju pada penggunaan bahan seperti sekam dan kompos, serta nilai anggaran yang disebut mencapai Rp 781 juta. Namun, Dede Pramiadi selaku Kepala Bidang Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Keanekaragaman Hayati (DLHK) Karawang menegaskan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab.

Menanggapi isu nilai anggaran, Dede menegaskan bahwa angka Rp 781 juta merupakan pagu anggaran, bukan nilai kontrak aktual.

"Itu adalah pagu anggaran. Nilai riil pelaksanaan di lapangan justru lebih rendah, yakni sekitar Rp 625 juta. Dan itu bisa dilihat langsung di papan proyek,” tegasnya.

Nilai tersebut mencakup seluruh rangkaian kegiatan pemuliaan tanah, yang meliputi:

Dede juga menjelaskan bahwa penggunaan sekam merupakan bagian penting dari proses perbaikan unsur hara tanah.

“Sekam itu bukan pemborosan. Ia bagian penting dari proses pemulihan unsur hara tanah. Kami mencampurkannya dengan kompos, sekam bakar, dan pupuk kandang, lalu digemburkan langsung bersama tanah agar unsur hara terserap maksimal,” ujarnya.

Volume sekam yang digunakan mencapai 284 m³ atau sekitar 35,5 ton, berdasarkan konversi berat jenis 1 m³ = 125 kg. Seluruh proses penggemburan dilakukan bersamaan dengan penyiraman untuk mencegah sekam beterbangan dan mempercepat penyerapan ke dalam tanah.

Sebagai respon atas keluhan masyarakat terkait sebaran sekam di lapangan, DLHK juga akan mengambil langkah teknis:

“Mulai besok, hamparan sekam akan ditutup menggunakan jaring paranet agar tidak terbawa angin,” ujarnya.

Selain pemupukan, program ini juga mencakup penanaman sekitar 31.000 polybag bibit tanaman hias, seperti:

Bibit-bibit tersebut ditanam di berbagai median jalan dan taman kota sebagai bagian dari program penghijauan dan peningkatan estetika lingkungan kota.

Dede menekankan bahwa seluruh proses dilakukan secara terbuka, terdokumentasi, dan dapat diakses oleh publik sebagai wujud komitmen pada prinsip transparansi.

"Kami ingin agar taman-taman di Karawang tetap hijau dan asri. Perawatannya harus rutin. Tahun lalu program ini juga sudah dilakukan, dan hasilnya sangat positif.”

Ia juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga hasil kerja keras ini, bukan justru merusaknya.

“Kalau tanah subur, tanaman sehat, kota pun jadi lebih sejuk. Tapi semua ini tidak akan berarti tanpa dukungan masyarakat. Kami harap warga juga ikut menjaga, bukan merusak taman yang sudah kita rawat bersama.”

Di tengah kritik yang muncul, DLHK Karawang membuka ruang dialog dengan publik sebagai wujud komitmen terhadap komunikasi dua arah dan akuntabilitas.

“Yang kami pertaruhkan bukan hanya sekam atau anggaran. Yang paling penting adalah kepercayaan publik. Dan kepercayaan itu hanya bisa dibangun lewat keterbukaan, data, dan kerja nyata,” pungkas Dede.

(Deden)