Pipik Taupik Desak Pengetatan Regulasi Proyek Cut & Fill di Karawang-Purwakarta

 

Karawang, Taktis.web.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) X, meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta, Pipik Taupik Ismail, menyoroti praktik penjualan tanah hasil proyek cut and fill yang kian marak tanpa mengantongi izin resmi dan tanpa kontribusi pajak kepada daerah.

Sebagai anggota Komisi IV dari Fraksi PDI Perjuangan dan juga bagian dari Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Jawa Barat, Pipik menegaskan bahwa kegiatan Kegiatan Teknis Membuka Lahan (KTMP) yang menghasilkan material seperti tanah merah, kemudian dijual tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), merupakan pelanggaran serius terhadap regulasi yang berlaku.

“Kalau ada proses penjualan tanah hasil cut & fill, itu wajib memiliki IUP. Dan pemerintah daerah harus menerapkan pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Tanah merah termasuk kategori mineral dan batuan (MDL) yang kena pajak,” tegas Pipik.

Ia menambahkan, dari penerimaan pajak yang dikumpulkan pemerintah kabupaten, seharusnya terdapat mekanisme pembagian sebesar 25 persen untuk Pemerintah Provinsi. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk kontribusi nyata dari sektor pertambangan dan pemanfaatan lahan terhadap pendapatan daerah.

“Jangan sampai banyak KTMP dilakukan, tapi negara tidak mendapatkan kontribusi apa-apa karena tidak ada izin dan tidak bayar pajak. Ini harus kita atur dan perketat,” ujarnya.

Pipik juga menyatakan komitmennya untuk terus mendorong regulasi yang lebih ketat terkait aktivitas pertambangan dan pemanfaatan hasil cut & fill. Ia menghimbau seluruh perusahaan yang terlibat dalam kegiatan tersebut untuk taat terhadap aturan hukum dan tidak menjual tanah tanpa izin resmi.

“Ini penting demi ketertiban, perlindungan lingkungan, serta optimalisasi pendapatan daerah,” pungkasnya.

(Red)