Pipik Taufik Ismail Dorong Organisasi Pemuda Aktif Awasi Anggaran Daerah

 

Karawang, Taktis.web.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., M.M., menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Café Dewasena, Karawang, Sabtu, 11 Oktober 2025. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari agenda pengawasan DPRD dan dihadiri oleh sejumlah pengurus serta anggota Gerakan Militansi Pejuang Indonesia (GMPI).

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Sekjen GMPI Kang Gandi, perwakilan DPD GMPI Bekasi, DPD GMPI Karawang, DPD GMPI Purwakarta, serta delegasi dari beberapa daerah di daerah pemilihan Jabar X yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta.

Dalam suasana yang hangat dan penuh dialog, Pipik Taufik menekankan pentingnya peran aktif masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan seperti GMPI, dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pengelolaan anggaran daerah.

“Kita ingin masyarakat memahami bagaimana anggaran daerah bekerja dan bagaimana peran kita bersama dalam mengawasi agar tepat sasaran. Fungsi kontrol sosial ini adalah bagian dari tanggung jawab kita semua,” ujar Pipik dalam sambutannya.

Ia menambahkan, penguatan fungsi pengawasan publik sangat penting agar kebijakan-kebijakan pemerintah benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.

Dalam sesi penyampaian aspirasi, para perwakilan GMPI dari berbagai daerah menyampaikan berbagai isu yang menjadi perhatian di wilayah mereka. Delegasi dari Kabupaten Bekasi secara khusus menyoroti persoalan ketenagakerjaan dan meminta perhatian serius terhadap praktik premanisme di kawasan industri, yang dinilai meresahkan para pekerja.

Selain itu, mereka juga mengusulkan peningkatan fasilitas kesekretariatan organisasi, termasuk kebutuhan akan komputer dan perangkat printer untuk mendukung kegiatan administratif dan kepemudaan.

Kegiatan ini menjadi ruang strategis bagi sinergi antara wakil rakyat dan elemen masyarakat, khususnya organisasi kepemudaan, dalam memperkuat komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga. Diskusi yang berlangsung intens tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konkret dalam pembahasan dan perumusan kebijakan di tingkat provinsi.

“Kami sangat mengapresiasi dialog terbuka ini. Harapannya, hasil diskusi bisa ditindaklanjuti agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodasi dalam kebijakan publik,” ujar salah satu perwakilan GMPI.

Dengan adanya pertemuan seperti ini, diharapkan partisipasi publik dalam pengawasan pemerintahan semakin meningkat, serta peran generasi muda sebagai agen perubahan dapat terus dimaksimalkan untuk kemajuan daerah.

(Deden)