Krisis Sampah Memburuk, Kepala DLH Karawang Justru Putus Komunikasi dengan Media
Karawang, Taktis.web.id - Di tengah memburuknya krisis sampah di wilayah Tanjung Mekar dan keresahan warga yang kian memuncak, sikap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, Asep Suryana, justru menuai kritik keras. Alih-alih memberikan klarifikasi atau solusi, Asep diduga memblokir nomor wartawan yang berupaya meminta keterangan resmi terkait penanganan masalah tersebut.
Tindakan tersebut sontak memicu kecaman dari kalangan jurnalis dan aktivis kontrol sosial di Karawang. Mereka menilai langkah memutus komunikasi dengan media merupakan bentuk pelecehan terhadap prinsip keterbukaan informasi publik sekaligus cerminan arogansi pejabat publik.
“Kami mencoba mengonfirmasi secara baik-baik, tapi justru diblokir. Ini menunjukkan ketidaksiapan pejabat publik menerima kritik dan kontrol,” ujar salah satu jurnalis lokal.
Sikap Asep Suryana semakin disorot karena ia merupakan pejabat baru. Masyarakat awalnya berharap kehadirannya membawa pembaruan dan perbaikan tata kelola lingkungan. Namun, tindakan menutup diri dari komunikasi publik justru menimbulkan keraguan terhadap komitmennya menyelesaikan persoalan lingkungan yang mendesak.
Di saat kondisi lapangan menunjukkan situasi darurat lingkungan, DLH dinilai malah kehilangan kepekaan dan menutup pintu komunikasi dengan pihak yang seharusnya menjadi mitra pengawasan.
- Bupati Karawang diminta turun tangan mengevaluasi kinerja dan sikap Kepala DLH.
- DPRD Karawang didesak memanggil Asep Suryana untuk memberikan penjelasan terkait tindakan yang dianggap mencederai etika birokrasi.
- Pemerintah daerah diingatkan untuk menegakkan UU Keterbukaan Informasi Publik, serta menjamin akses media terhadap informasi pelayanan publik.
Seorang aktivis lingkungan menyindir keras sikap tertutup tersebut:
“Kalau komunikasi saja tidak bisa, bagaimana bisa mengelola urusan lingkungan hidup yang jauh lebih kompleks?”
Masyarakat menilai bahwa sikap anti kritik hanya akan membuka ruang bagi pembiaran persoalan lingkungan. Jika praktik tidak transparan ini dibiarkan, DLH dikhawatirkan akan terus berlindung dari tanggung jawab publik dengan cara yang tidak demokratis.
Karawang membutuhkan pejabat yang terbuka, tanggap, dan siap bekerja, bukan pejabat yang bersembunyi di balik jabatan dan alergi terhadap pengawasan publik.
(*)
