Kejar Target Fiskal 2026, Bupati Aep Minta OPD Maksimalkan Potensi Pendapatan

 

Karawang, Taktis.web.id - Pemerintah Kabupaten Karawang menggelar briefing staf rutin awal bulan Juni 2026 di Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Senin (2/6/2026). 

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, SE., bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang ini menjadi momentum evaluasi kinerja sekaligus penguatan komitmen seluruh perangkat daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah yang masih belum optimal menjelang akhir Triwulan II.

Dalam arahannya, Bupati Karawang menegaskan bahwa pendapatan daerah merupakan fondasi utama keberhasilan pembangunan. Karena itu, seluruh jajaran diminta melakukan evaluasi diri secara berkala dan bekerja lebih maksimal untuk menggali seluruh potensi pendapatan yang tersedia.

"Pendapatan tahun ini masih lemah, padahal kita sudah memasuki akhir Triwulan II. Ini menjadi tanggung jawab bersama. Maksimalkan seluruh potensi yang ada, termasuk memastikan percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Segera jalankan program pemutihan dan PBG gratis untuk sektor industri, perumahan, hingga ruko," tegas Bupati Aep.

Selain fokus pada penguatan pendapatan, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah lebih aktif memanfaatkan media sosial sebagai sarana publikasi program dan capaian pembangunan kepada masyarakat. Ia turut mengapresiasi keberlanjutan program 'ASN Berbagi' yang dinilai memberikan dampak positif bagi masyarakat dan memperkuat nilai kepedulian sosial di lingkungan ASN.

"Memberi lebih baik daripada menerima. Semoga program ini terus berjalan setiap tahun dan membawa keberkahan bagi Karawang," ujarnya.

Menindaklanjuti arahan Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, S.STP., M.P., menetapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat capaian kinerja menjelang Triwulan III.

Berdasarkan data yang dipaparkan, realisasi sektor pendapatan dan belanja saat ini baru mencapai '31,41 persen', lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 yang mencapai '32,73 persen'.

Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Sekda mengeluarkan sejumlah instruksi tegas, antara lain:

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Administrasi Umum Setda Karawang, H. Arief Bijaksana Maryugo, S.IP., menyampaikan bahwa kebijakan 'Work From Home (WFH)' bagi ASN secara nasional diperpanjang hingga dua bulan ke depan.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mendukung efisiensi penggunaan energi. ASN yang menjalankan WFH diimbau tetap bekerja dari rumah dan tidak memanfaatkan kebijakan tersebut untuk kegiatan berlibur.

Sementara itu, bagi ASN yang menjalankan 'Work From Office (WFO)', sistem kerja akan diatur secara lebih efisien melalui penataan ruang kerja bersama guna mendukung efektivitas dan efisiensi operasional.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Baperrida) Kabupaten Karawang, M. Ridwan Salam, S.Sos., M.Si., melaporkan bahwa proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 saat ini sedang berjalan dengan berbagai penyesuaian anggaran.

Dari 248 desa di Kabupaten Karawang, usulan pembangunan yang masuk melalui jalur Pokok Pikiran (Pokir), bantuan sosial (bansos), dan hibah mencapai 'Rp72.448.267.730'.

Di tengah tantangan fiskal yang masih dihadapi, Kabupaten Karawang mencatat capaian positif pada sektor pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Karawang meningkat menjadi '74,59 poin', dengan sektor pendidikan menjadi kontributor terbesar terhadap kenaikan tersebut.

Meski demikian, validasi data anak putus sekolah masih terus dilakukan untuk memastikan akurasi data dan ketepatan intervensi program pemerintah.

Menurut Kepala Baperrida, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang menunjukkan tren yang sangat baik.

"Dengan capaian IKU seperti saat ini, Karawang seharusnya tidak lagi mendapatkan pembinaan, melainkan layak memperoleh penghargaan," tegas Ridwan.

Briefing staf awal Juni ini menjadi penegasan bahwa Pemerintah Kabupaten Karawang akan memfokuskan langkah pada penguatan pendapatan daerah, percepatan realisasi program pembangunan, serta peningkatan disiplin aparatur guna memastikan target pembangunan tahun 2026 dapat tercapai secara optimal. (Red)