Pendidikan Inklusif dan Berkelanjutan, Fokus Pipik Taufik di Kecamatan Cempaka

 

Purwakarta, Taktis.web.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Pipik Taufik Ismail, S.Sos., MM, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan kemajuan pendidikan di daerah pemilihannya. Bertempat di Aula Desa Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Purwakarta, Pipik melaksanakan kegiatan penyebarluasan informasi terkait Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017.

Kegiatan yang digelar pada Senin (14/07/2025) tersebut merupakan bagian dari program Tahun Anggaran 2024–2025, dengan fokus utama pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Dalam paparannya, Pipik menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah pedesaan. Ia menjelaskan bahwa UU No. 5 Tahun 2017 merupakan pijakan hukum yang penting dalam mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berkualitas dan inklusif.

"Pendidikan adalah hak setiap warga negara. Pemerintah hadir untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal karena keterbatasan akses,” ujar Pipik di hadapan para peserta yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Kepala Desa Cempaka, Yayan Sahrodi, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasinya atas perhatian dan dukungan dari DPRD Jawa Barat terhadap pembangunan pendidikan di desanya. Ia berharap kegiatan seperti ini terus dilakukan guna membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya peran serta dalam pembangunan sektor pendidikan.

Acara ini juga diisi dengan sesi diskusi interaktif, di mana warga diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, serta kendala yang mereka hadapi dalam bidang pendidikan. Pipik menyambut baik semua masukan tersebut dan berjanji akan terus mengawal aspirasi masyarakat, khususnya dari Dapil X (Kabupaten Karawang – Kabupaten Purwakarta).

Dengan kegiatan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang memahami kebijakan dan program-program pendidikan yang sedang dijalankan oleh pemerintah provinsi, serta dapat berpartisipasi aktif dalam mendukung implementasinya di tingkat desa.

(***)