April GMBI Soroti Kenaikan Tunjangan DPR, Peringatkan DPRD Karawang

 

Karawang, Taktis.web.id - Pernyataan Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan yang kini mencapai Rp120 juta per bulan menuai kecaman keras dari berbagai pihak. April, Kepala Kesekretariatan DPD LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Karawang, menyebut kenaikan tunjangan ini sebagai tindakan "pengkhianatan terhadap rakyat." Pernyataan ini disampaikan April saat ditemui oleh awak media di Karawang, Selasa (21/8).

Dengan nada tegas, April yang juga dikenal sebagai Founder Garasi Keadilan dan bagian dari tim Abby Justice Law Firm, mengecam keras sikap para wakil rakyat di Senayan yang seolah buta dan tuli terhadap realitas penderitaan rakyat. Ia menyoroti ironi kenaikan tunjangan di saat masyarakat masih terjerat masalah krusial seperti gizi buruk, kesulitan akses kesehatan, tingginya angka pengangguran, dan merosotnya kualitas pendidikan.

"Ini bukan lagi soal angka, tapi soal rasa. Saat rakyat Karawang dan seluruh Indonesia berjuang mencari sesuap nasi, wakilnya justru sibuk menghitung kenaikan tunjangan beras, bensin, dan perumahan," ujar April. "Tunjangan yang mereka terima jauh melampaui kebutuhan dasar rakyat. Ini bukan hak, ini privilege yang direnggut dari keringat rakyat."

April menilai, pengakuan Adies Kadir tentang kenaikan tunjangan, terutama tunjangan beras dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta dan tunjangan BBM dari Rp5 juta menjadi Rp7 juta, adalah pukulan telak bagi akal sehat. Menurutnya, klaim tersebut sangat merendahkan nalar publik, karena tunjangan yang fantastis itu dianalogikan sebagai kebutuhan dasar, sementara miliaran rakyat Indonesia harus berjuang keras memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya.

"Masyarakat hanya bisa membeli beras kiloan, sedangkan mereka mendapat tunjangan beras belasan juta. Rakyat antre berjam-jam untuk mendapatkan BBM subsidi, sementara mereka mendapat tunjangan BBM hingga jutaan. Ini arogansi kekuasaan yang kelewatan," tambahnya.

April menekankan bahwa kritik ini bukan hanya ditujukan kepada DPR RI di tingkat nasional, tetapi juga menjadi peringatan keras bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, terutama kepada Ketua DPRD H. Endang Sodikin. "Jangan jadi Adies Kadir versi lokal!" Keras April menekan penyampaian tegurannya.

"Saya ingatkan, jangan sampai mentalitas seperti ini menular ke Karawang. Jangan sampai para wakil rakyat di Karawang menganggap remeh dan mengecilkan penderitaan rakyatnya sendiri," tegas April.

"Anggota DPRD Karawang harus belajar dari kasus ini. Fokuslah pada tugas utama, yaitu mengawasi kebijakan pemerintah daerah, menyusun anggaran yang pro-rakyat, dan memastikan aspirasi warga benar-benar terwakili, bukan hanya sibuk menuntut kenaikan fasilitas pribadi."

Ia menegaskan, DPRD Karawang harus menjadi perpanjangan tangan aspirasi rakyat, bukan menjadi menara gading yang jauh dari realitas. "Ketika rakyat butuh bantuan pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, mereka tidak boleh lagi berhadapan dengan birokrasi yang rumit atau janji-janji kosong. Mereka harus merasa memiliki wakil yang benar-benar peduli."

April menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa tunjangan dan gaji anggota dewan, baik di tingkat nasional maupun daerah, bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, setiap rupiah yang dikeluarkan harus dipertanggungjawabkan dengan kerja nyata yang berpihak pada kepentingan publik, bukan untuk memperkaya diri dan kelompok. "Pengkhianatan terhadap amanah rakyat adalah pelanggaran moral dan etika yang paling berat. Rakyat tidak butuh wakil yang kaya, rakyat butuh wakil yang amanah dan berhati nurani," pungkasnya.

(Taktis)