Berita Utama
Hukum & Kriminal
0
Karawang, Taktis.web.id - Kantor Hukum Eris Suriyana, S.H., menerima pengaduan seorang perempuan berinisial A.N. yang mengaku menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh salah satu perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan RS Lira Medika.
PHK Sepihak Pekerja Outsourcing Berujung Gugatan Hukum
Karawang, Taktis.web.id - Kantor Hukum Eris Suriyana, S.H., menerima pengaduan seorang perempuan berinisial A.N. yang mengaku menjadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak oleh salah satu perusahaan outsourcing yang bekerja sama dengan RS Lira Medika.
Dalam pertemuan tersebut, Eris Suriyana menyatakan siap menjadi kuasa hukum A.N. dan mendampingi proses hukum yang akan ditempuh. Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan pihak outsourcing, terutama terkait hak-hak pekerja yang tidak dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan kontrak kerja.
“Outsourcing yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat dianggap melanggar hukum,” tegas Eris.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnakertrans Karawang, Ahmad, menyatakan bahwa perusahaan outsourcing wajib mematuhi prosedur peraturan ketenagakerjaan, termasuk perjanjian kerja yang sesuai dengan PKWT. Jika pelaksanaan kerja tidak sesuai kontrak, maka perusahaan berkewajiban memberikan hak pekerja seperti BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas lain yang telah diatur.
“Kalau tidak sesuai kontrak, itu sudah menyalahi aturan ketenagakerjaan. Namun, terkait penegakan aturan, kewenangannya ada di UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan. Kami di bidang hubungan industrial sifatnya hanya melakukan pembinaan,” jelas Ahmad.
Ia menambahkan, berdasarkan regulasi terbaru dalam Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan outsourcing wajib mendaftarkan diri melalui sistem Online Single Submission (OSS).
“Kalau dulu ada kewajiban mendaftarkan perjanjian kerja sama secara manual, sekarang langsung melalui OSS,” pungkasnya.
Kasus A.N. ini memperlihatkan celah besar dalam perlindungan pekerja, di mana lemahnya penegakan aturan membuat buruh outsourcing rentan dirugikan. Jika terbukti melanggar hukum, pihak perusahaan dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan dari pihak terkait, namun upaya konfirmasi akan tetap dilakukan.
(Taktis)
Via
Berita Utama