Pengawasan DPRD Jabar: Tinjau Langsung Kondisi Masyarakat Desa Payungsari

Karawang, Taktis.web.id - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar X yang meliputi Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta, PIPIK Taufik Ismail, S.Sos., M.M., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 di Dusun Payungsari II RT 01/RW 04, Desa Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, belum lama ini.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Payungsari, Aep Ramdan Hidayat, serta sejumlah tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, aparatur desa, dan warga setempat. Kehadiran mereka mencerminkan tingginya antusiasme serta kepedulian terhadap proses pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah.

Dalam sambutannya, PIPIK Taufik Ismail menekankan pentingnya transparansi dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran daerah, khususnya yang dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

“Kebetulan saya ditugaskan oleh Provinsi untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Payungsari. Ini menjadi kesempatan bagi saya untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan dari masyarakat,” ujarnya.

Dalam sesi dialog terbuka, warga menyampaikan sejumlah persoalan yang selama ini mereka hadapi. Beberapa isu utama yang mengemuka antara lain:

Permintaan bantuan program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni)
Tingginya angka pengangguran dan persoalan ketenagakerjaan di desa
Masalah sektor pertanian, khususnya kebocoran tanggul yang menyebabkan ketimpangan distribusi air — sebagian lahan mengalami kekeringan, sementara lainnya justru kebanjiran
Saluran air yang tersumbat dan menimbulkan bau tidak sedap, terutama di area jalan lingkar Desa Payungsari
Masalah kemiskinan ekstrem dan rendahnya daya beli masyarakat, yang menjadi perhatian utama

Menanggapi beragam keluhan tersebut, PIPIK Taufik Ismail menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi warga ke tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saya akan membawa semua masukan ini ke DPRD dan menyuarakannya agar mendapat perhatian serius. Saya juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan DPRD dalam pengawasan dan penyusunan kebijakan daerah merupakan bagian penting dari proses demokrasi.

“Melalui peran aktif DPRD, saya berharap berbagai persoalan, terutama yang menyangkut infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat, dapat segera diatasi secara nyata dan terukur,” tutupnya.

Kegiatan pengawasan ini menjadi bukti konkret fungsi pengawasan legislatif yang berpihak kepada rakyat, serta bertujuan untuk memastikan jalannya pemerintahan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Deden)

Via Berita Utama