Aktivis Konstruksi Soroti Dugaan Ketidaksesuaian Pekerjaan Pembangunan TPS Lingkungan Setda Karawang
Karawang, Taktis.web.id - Pekerjaan Pembangunan Area Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Lingkungan Setda Karawang yang dikerjakan oleh CV Samudra dengan nilai kontrak Rp350.427.000 dari APBD Perubahan Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025, menuai sorotan dari para aktivis konstruksi. Proyek yang berkontrak selama 25 hari kalender ini diduga menunjukkan sejumlah ketidaksesuaian di lapangan, baik dari segi spesifikasi teknis maupun tata kelola pengawasan.
Aktivis konstruksi Akhmad Muslim menilai pekerjaan pondasi pada proyek tersebut berpotensi tidak memenuhi standar. Ia menyebut adanya temuan bahwa pasangan pondasi hanya memiliki kedalaman sekitar 40 cm, jauh di bawah ukuran ideal yang seharusnya mencapai minimal 75 cm.
“Pondasi itu idealnya 60 cm ditambah batu kosong 15 cm dan ruang pasir, jadi minimal 75 cm. Kalau galian hanya 40 cm, itu sudah salah,” tegas Akhmad Muslim.
Ia juga menyoroti temuan lain terkait ukuran besi 10 yang disebutnya justru lebih kecil dari standar. Menurutnya, hal tersebut sudah jelas tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya tercantum dalam dokumen kontrak.
Lebih jauh, Akhmad mengkritisi absennya gambar kerja atau dokumen teknis di lokasi proyek. Hal ini dinilainya sebagai indikasi lemahnya manajemen proyek dan pengawasan.
“Ko gak ada gambar kerja? Pekerja ini pedomannya apa? Harusnya pemborong diberikan dokumen kontrak lengkap, termasuk RAB, juklak-juknis, dan gambar. Kalau tidak ada pedoman, wajar saja pekerjaan tidak sesuai,” tambahnya.
Akhmad berharap pihak terkait segera melakukan perbaikan karena proyek tersebut menggunakan dana publik.
“Ini menyangkut APBD. Kami minta konsultan pengawas jangan hanya terima gaji tanpa tanggung jawab. Jangan korbankan kualitas pembangunan Karawang,” ujarnya.
Senada dengan itu, aktivis konstruksi lainnya, Ade Balok, juga mempertanyakan kualitas pengerjaan terutama pada bagian pondasi.
“Besinya bagaimana? Pondasi mengerucut kecil, itu tidak benar. Konsultannya ke mana? Gambarnya juga tidak ada. Saya ingin turun langsung bersama konsultan untuk lihat mana yang salah dan mana yang benar,” tegasnya.
Para aktivis meminta pemerintah daerah dan konsultan pengawas untuk segera memberikan klarifikasi dan memastikan pengerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Mereka menekankan bahwa kualitas pembangunan harus menjadi prioritas, terlebih penggunaan anggaran publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan profesional.
Para aktivis berharap pemerintah daerah segera melakukan pengecekan di lapangan dan memastikan seluruh pekerjaan sesuai spesifikasi teknis serta standar kualitas pembangunan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak penyedia jasa, konsultan pengawas, maupun instansi terkait mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
(Deden)
