Aktivis Konstruksi Soroti Proyek Tanpa Papan Informasi di Lingkungan Pemda Karawang

 

Karawang, Taktis.web.id - Dua aktivis konstruksi, Akhmad Muslim dan Ade Balok, menyoroti pembangunan di bekas bangunan kantin pada area kompleks Pemerintah Kabupaten Karawang yang dinilai janggal karena tidak dilengkapi papan nama proyek maupun gambar kerja sebagai pedoman teknis.

Akhmad Muslim menyebut pembangunan ulang di area bekas kantin—yang berada di dekat klinik Pemda—terkesan tidak transparan. Menurutnya, pekerja langsung melakukan pembangunan tanpa adanya papan informasi yang biasanya wajib dipasang sebagai bentuk publikasi penggunaan anggaran negara.

“Bekas bangunan kantin itu dibangun, tapi tidak jelas untuk apa dan siapa kontraktornya. Papan nama proyek tidak dipasang. Lucu, langsung dibangun begitu saja,” ucap Akhmad Muslim, Aktivis Kontruksi.

Ia juga menyoroti absennya gambar kerja dan keberadaan konsultan pengawas di lapangan. Kondisi itu, kata Akhmad, berpotensi menimbulkan kesalahan konstruksi karena pekerja tidak memiliki acuan teknis.

“Gambar kerja tidak ada, pengawas juga tidak ada. Jadi pedomannya apa? Kalau hasilnya nanti banyak kesalahan, ya wajar. Kami minta kontraktor menjalankan pekerjaan sesuai spek dan kontrak, dan konsultan harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Akhmad Muslim menambahkan, bila kualitas pekerjaan tidak sesuai standar, konsultan berwenang menghentikan pengerjaan. Namun ia mengaku selama ini tidak pernah melihat keberadaan konsultan di lokasi.

“Kami harap konsultan memasang gambar kerja dan hadir mengawasi di lapangan. Itu tanggung jawab mereka,” kata Akhmad Muslim, Aktivis Kontruksi.

Sementara itu, aktivis konstruksi lainnya, Ade Balok, menegaskan temuan serupa. Ia menilai pekerjaan tanpa papan proyek dan tanpa gambar kerja menunjukkan lemahnya manajemen pelaksanaan.

“Ditegur tadi karena tidak ada papan nama dan tidak ada gambar kerja. Pekerjaan seperti itu tidak benar. Kalau pekerja salah, ya wajar, karena tidak ada gambar. Yang seharusnya disalahkan adalah pengawas dan perencana yang tidak menyediakan gambar,” ungkapnya.

Keduanya menduga pekerjaan tersebut sebagai “proyek siluman” karena minimnya informasi publik mengenai sumber anggaran, tujuan pembangunan, serta pihak kontraktor yang bertanggung jawab.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Karawang maupun instansi terkait mengenai proyek yang dipersoalkan.

(Deden)