Musrenbang Jabar 2026 Tekankan Sinergi Daerah dan Penguatan SDM, RKPD 2027 Difokuskan pada Sektor Prioritas

Bandung, Taktis.web.id - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Bale Pakuan, Kota Bandung, Rabu (15/4).

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat. Dari Kabupaten Karawang, Wakil Bupati H. Maslani hadir mewakili pemerintah daerah, didampingi Kepala Bapperida Kabupaten Karawang.

Mengusung tema “Lembur Diurus, Kota Ditata”, Musrenbang kali ini menekankan pentingnya keterpaduan pembangunan antara pemerintah provinsi dan seluruh pemerintah kabupaten/kota.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, H. Iwan Suryawan, S.Sos., memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat yang dinilainya memiliki energi tinggi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

“Meski transfer daerah mengalami penurunan, pembangunan harus tetap berjalan. Tahun 2027 menjadi momentum untuk memperkuat sektor-sektor yang langsung dirasakan masyarakat, dengan mengedepankan kolaborasi dan sinergi demi mewujudkan Jawa Barat yang istimewa melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus, menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan di daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat serta berlandaskan pada Astacita sebagai fondasi utama pembangunan.

“Jawa Barat merupakan motor penggerak nasional. RKPD 2027 menjadi indikator penting dalam pencapaian visi-misi RPJMD, mengingat posisinya sebagai masa paruh perencanaan pembangunan daerah,” kata Wiyagus.

Dalam arahannya, Gubernur Jawa Barat menekankan bahwa pembangunan tidak boleh semata berorientasi pada capaian angka statistik, melainkan harus menyentuh akar permasalahan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Ia memaparkan sejumlah sektor prioritas yang menjadi fokus pembangunan ke depan, di antaranya:

Pendidikan: Percepatan rehabilitasi ruang kelas baru serta penguatan program wajib belajar. Pemerintah juga menyoroti kekurangan tenaga pendidik dan persoalan status lahan sekolah yang masih berstatus tanah desa.
Kesehatan: Penguatan upaya preventif melalui peningkatan sanitasi lingkungan, bukan hanya pendekatan kuratif.
Ketenagakerjaan: Penurunan angka pengangguran melalui program magang bagi siswa kelas akhir SMA/SMK.
Ekonomi: Optimalisasi ekonomi digital sebagai pengungkit pertumbuhan daerah.

Sebagai penutup, dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota. Kerja sama tersebut berfokus pada sinergi pembiayaan sektor kesehatan guna memastikan pemerataan akses layanan kesehatan yang terintegrasi di seluruh wilayah Jawa Barat.

Melalui Musrenbang ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Red)

Via Berita Utama